Jumat, 22 Mei 2009
Selasa, 12 Mei 2009
Hutang luar negeri, MENYENGSARAKAN RAKYAT
Sejak bergabung dengan ADB (Bank Pembangunan Asia) tahun 1966, Indonesia telah menerima 297 pinjaman senilai 23,5 miliar dolar AS dan 498 proyek bantuan teknis sebesar 276,6 juta dolar AS. Dengan kata lain, pinjaman ini merupakan utang bagi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Sidang Tahunan ke-42 Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nusa Dua Bali, Senin (4/5), menyerukan pemulihan ekonomi dunia dengan melakukan langkah inovatif (baru) dan tegas yakni dengan mendorong lembaga keuangan Internasional menerbitkan produk pembiayaan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap negara (Kompas, 5/5). Timbul pertanyaan : apakah langkah ini akan memberikan solusi bagi Indonesia?
Tidak ada negara yang menjadi sejahtera karena utang. Utang yang dianggap ”pahala” oleh banyak pemerintah negara berkembang karena ”dipercaya oleh kreditor berarti kita kredibel” sebenarnya merupakan jalan menuai bencana. Namun, inilah fakta Indonesia. Penguasanya tidak pernah belajar dari pengalaman. Berutang sudah menjadi bagian dari budaya. Cicilan utang yang harus dibayar Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 22 miliar dolar, sama dengan Rp 250 triliun. Andai Indonesia mau melunasi seluruh utangnya, maka penduduk negeri ini masing-masing harus membayar Rp 106 juta perkepala!. Sungguh tidak adil.
Bisnis lembaga keuangan internasional pada dasarnya adalah memasarkan uang untuk mengeruk lebih banyak uang. Jika kita melihat fakta, Utang hanyalah akan semakin menambah kehancuran. Di Asia Selatan misalnya ADB mendanai proyek-proyek besar agroindustri dan menggunakan benih transgenik yang mengancam kedaulatan benih komunitas, proyek industri ekstraktif gas Tangguh yang didanai ADB sekitar 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun menyebabkan 110 kepala keluarga atau 551 penduduk terusir dari tempat asalnya di Tanah Merah, Papua, dan harus menyingkir sekitar 3,5 kilometer. Di sektor kelautan dan kehutanan yang didanai ADB mulai tahun 1970-an sedikitnya 5 juta hektar laut pada 29 kawasan konservasi laut dari jangkauan nelayan tradisional. Industri tambak udang telah menyebabkan 4,2 juta hektar hutan bakau menyusut menjadi 1,9 hektar pada tahun 2008. ADB juga membiayai proyek-proyek perkebunan sawit yang menghancurkan hutan dan keragaman hayati.
Cara yang digunakan lembaga-lembaga pemberi utang sudah semakin canggih. Mereka memakai istilah sustainable development, human rights, dan lain-lain. Pembangunan Versi mereka adalah menghancurkan alam, ekosistem, dan masyarakat kita. Kepedulian mereka palsu. Utang tetap saja membuat suatu bangsa kehilangan harga diri dan posisi tawarnya terhadap negara-negara pemegang saham tertinggi dalam lembaga-lembaga keuangan multilateral. Utang dibuat negara berkembang untuk ’mengatasi ketertinggalannya dari negara maju’, suatu pandangan tentang ’pembangunan’ yang didefinisikan sepihak oleh negara maju. ”Pembangunan di negara berkembang itu seperti orang naik tangga. Begitu mau naik, anak tangganya dipotong.
Beberapa bahaya yang tampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia dengan terus menumpuk utang luar negeri bisa dilihat dari dua aspek: ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, akan menyebabkan cicilan bunga utang yang makin mencekik, hilangnya kemandirian ekonomi. Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi—program penyesuaian struktural—yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Indonesia di paksa agar melakukan reformasi antara lain menghilangkan campur-tangan Pemerintah, penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi dan memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar. Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.
Dari aspek politik, bahaya besar utang luar negeri dapat membahayakan eksistensi Negara karena utang adalah metode baru negara-negara kapitalis untuk menjajah suatu negara. Sebelum utang diberikan, negara-negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Misalnya, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian Letter of Intent (LoI). Utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri Muslim. Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS sendiri. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, juga memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia. Negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Banyak negara yang kondisinya terus bertambah buruk akibat bantuan Amerika yang mereka terima. Di Indonesia, sejak pemerintahan Soekarno hingga SBY, pengelolaan negeri ini melalui hutang luar negeri tidak pernah bisa memakmurkan rakyat. Dengan mengikuti standar Bank Dunia, yakni pendapatan perhari sekitar 2 dolar AS (Rp 20 ribu/hari) maka ada ratusan juta penduduk miskin di Indonesia saat ini. Ironisnya, mereka juga saat ini menanggung utang Rp 106 juta perkepala.
Namun tawaran utang tetaplah menggiurkan. Seperti permen loli, manis, tetapi membuat haus menetap yang berpotensi memunculkan berbagai penyakit berbahaya. Ketika pemerintah sadar bahwa utang menjerumuskan, kita sudah kehilangan semuanya.
Banyak cara agar negeri ini bisa makmur dan sejahtera tanpa harus terjerat utang. Cara yang bisa ditempuh. Pertama: penguasa negeri ini harus memiliki kemauan dan keberanian untuk berhenti berutang. Utang jangan lagi dimasukkan sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Penguasa negeri ini juga harus berani menjadwal kembali pembayaran utang. Anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuahan rakyat di dalam negeri. Kedua: penguasa negeri ini harus berani mengambil-alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi. Hanya dengan dua cara ini saja, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang didambakan akan terwujud. Dengan syarat penguasa dengan dukungan semua komponen umat, harus berani menerapkan syariah Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan. (dimuat di opini detik.com, kamis 14 Mei 2009)
Tidak ada negara yang menjadi sejahtera karena utang. Utang yang dianggap ”pahala” oleh banyak pemerintah negara berkembang karena ”dipercaya oleh kreditor berarti kita kredibel” sebenarnya merupakan jalan menuai bencana. Namun, inilah fakta Indonesia. Penguasanya tidak pernah belajar dari pengalaman. Berutang sudah menjadi bagian dari budaya. Cicilan utang yang harus dibayar Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 22 miliar dolar, sama dengan Rp 250 triliun. Andai Indonesia mau melunasi seluruh utangnya, maka penduduk negeri ini masing-masing harus membayar Rp 106 juta perkepala!. Sungguh tidak adil.
Bisnis lembaga keuangan internasional pada dasarnya adalah memasarkan uang untuk mengeruk lebih banyak uang. Jika kita melihat fakta, Utang hanyalah akan semakin menambah kehancuran. Di Asia Selatan misalnya ADB mendanai proyek-proyek besar agroindustri dan menggunakan benih transgenik yang mengancam kedaulatan benih komunitas, proyek industri ekstraktif gas Tangguh yang didanai ADB sekitar 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun menyebabkan 110 kepala keluarga atau 551 penduduk terusir dari tempat asalnya di Tanah Merah, Papua, dan harus menyingkir sekitar 3,5 kilometer. Di sektor kelautan dan kehutanan yang didanai ADB mulai tahun 1970-an sedikitnya 5 juta hektar laut pada 29 kawasan konservasi laut dari jangkauan nelayan tradisional. Industri tambak udang telah menyebabkan 4,2 juta hektar hutan bakau menyusut menjadi 1,9 hektar pada tahun 2008. ADB juga membiayai proyek-proyek perkebunan sawit yang menghancurkan hutan dan keragaman hayati.
Cara yang digunakan lembaga-lembaga pemberi utang sudah semakin canggih. Mereka memakai istilah sustainable development, human rights, dan lain-lain. Pembangunan Versi mereka adalah menghancurkan alam, ekosistem, dan masyarakat kita. Kepedulian mereka palsu. Utang tetap saja membuat suatu bangsa kehilangan harga diri dan posisi tawarnya terhadap negara-negara pemegang saham tertinggi dalam lembaga-lembaga keuangan multilateral. Utang dibuat negara berkembang untuk ’mengatasi ketertinggalannya dari negara maju’, suatu pandangan tentang ’pembangunan’ yang didefinisikan sepihak oleh negara maju. ”Pembangunan di negara berkembang itu seperti orang naik tangga. Begitu mau naik, anak tangganya dipotong.
Beberapa bahaya yang tampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia dengan terus menumpuk utang luar negeri bisa dilihat dari dua aspek: ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, akan menyebabkan cicilan bunga utang yang makin mencekik, hilangnya kemandirian ekonomi. Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi—program penyesuaian struktural—yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Indonesia di paksa agar melakukan reformasi antara lain menghilangkan campur-tangan Pemerintah, penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi dan memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar. Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.
Dari aspek politik, bahaya besar utang luar negeri dapat membahayakan eksistensi Negara karena utang adalah metode baru negara-negara kapitalis untuk menjajah suatu negara. Sebelum utang diberikan, negara-negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Misalnya, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian Letter of Intent (LoI). Utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri Muslim. Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS sendiri. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, juga memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia. Negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Banyak negara yang kondisinya terus bertambah buruk akibat bantuan Amerika yang mereka terima. Di Indonesia, sejak pemerintahan Soekarno hingga SBY, pengelolaan negeri ini melalui hutang luar negeri tidak pernah bisa memakmurkan rakyat. Dengan mengikuti standar Bank Dunia, yakni pendapatan perhari sekitar 2 dolar AS (Rp 20 ribu/hari) maka ada ratusan juta penduduk miskin di Indonesia saat ini. Ironisnya, mereka juga saat ini menanggung utang Rp 106 juta perkepala.
Namun tawaran utang tetaplah menggiurkan. Seperti permen loli, manis, tetapi membuat haus menetap yang berpotensi memunculkan berbagai penyakit berbahaya. Ketika pemerintah sadar bahwa utang menjerumuskan, kita sudah kehilangan semuanya.
Banyak cara agar negeri ini bisa makmur dan sejahtera tanpa harus terjerat utang. Cara yang bisa ditempuh. Pertama: penguasa negeri ini harus memiliki kemauan dan keberanian untuk berhenti berutang. Utang jangan lagi dimasukkan sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Penguasa negeri ini juga harus berani menjadwal kembali pembayaran utang. Anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuahan rakyat di dalam negeri. Kedua: penguasa negeri ini harus berani mengambil-alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi. Hanya dengan dua cara ini saja, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang didambakan akan terwujud. Dengan syarat penguasa dengan dukungan semua komponen umat, harus berani menerapkan syariah Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan. (dimuat di opini detik.com, kamis 14 Mei 2009)
Sabtu, 25 April 2009
Pemilu : pesta Demokrasi
Pemilu adalah jalan perubahan,merupakan anggapan dan harapan Sebagian orang bahkan setiap orang di bumi pertiwi ini, Karena, melalui pemilulah, mandat bagi penyelenggara negara itu diperbarui, baik bagi mereka yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Dengan harapan bahwa dengan perubahan ini akan membawa kesejahteraan terhadap rakyat. Namun, harapan ini sepertinya hanya sebuah harapan semu. Pasalnya pemilu yang berlangsung 9 April lalu dan pemilu-pemilu sebelumnya sama sekali tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Bahkan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dan pengorbanan yang sangat merugikan rakyat.
Harta, untuk ajang Pemilu 2009 Komisi Pemilihan KPU mengajukan anggaran sebesar Rp. 47,9 triliun. Jumlah tersebut hampir mendekati anggaran pendidikan 20% dari APBN dan jauh lebih besar dari biaya pemilu yang sudah dihabiskan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3,7 triliun. Nyawa, tepatnya hari Selasa, 3 Februari 2009 yang lalu, ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat (51) meninggal dunia pasca menerima massa demonstrasi yang tidak terkendali. Rentetan kasus lain sebelumnya yang juga memakan korban atas nama demokrasi. Waktu, Masa persiapan pemilu dan kampanye yang begitu lama jelas membuat pemerintahan di negeri ini terganggu. Waktu 5 tahun yang seharusnya digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan melayani rakyat, justru terkuras habis untuk urusan pemenangan pemilu. Kader partai yang duduk di pemerintahan ataupun dilegislatif lebih sibuk mengurusi partai dibandingkan menjalankan tugasnya. Para pemburu kekuasaan pada serius melakukan upaya pencitraan diri untuk menarik suara rakyat. Indonesia sendiri mencetak rekor sebagai negara yang paling banyak menyelenggarakan demokrasi prosedural (baca; Pemilu, Pilkada, sampai Pilkades). Faktanya, jika dihitung sejak masa reformasi saja, negeri ini telah melakukan 3 kali Pemilu. Menurut pengamat politik Eep Saefullah FatahPilkada di Indonesia diselenggarakan 3 kali sehari (Kompas, 24/6/2008). Belum lagi jika dalam sebuah suksesi menimbulkan konflik dan gejolak, maka butuh extra time untuk merampungkannya, seperti kasus Pilkada yang terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Tenaga, dalam hal pengorbanan tenaga yang perlu disoroti disini adalah tenaga yang harus dikorbankan oleh rakyat akibat pembodohan demokrasi. Tenaga mereka dibutuhkan untuk menjadi tim sukses, tim kampanye, bahkan dijadikan sebagai alat propaganda lewat iklan-iklan politik. Dalam lingkup yang lebih substansial, demokrasi telah mengorbankan tenaga rakyat untuk kepentingan perusahaan dan pemilik modal. Perasaan, Perasaan rakyat dalam sistem demokrasi kerap disakiti dan dipermainkan. Mereka selalu diberikan harapan dan janji-janji manis oleh penguasa, para kapitalis dan pemburu kekuasaan, tetapi sering kali dilupakan dan diingkari. Harapan pada demokrasi yang over estimate justru membuat “makan hati” karena tidak terbukti. Perasaan rakyat juga teriris tatkala melihat kekayaan alam mereka diberikan kepada pihak asing sedangkan mereka sendiri sebagai pemilik hidup dalam kesempitan.
“Mereka stres bahkan sampai bunuh diri itu karena punya pengharapan yang terlalu tinggi’” ujar budayawan Ridwan Saidi, Rabu (15/4) di Jakarta kepada Media Umat menanggapi banyaknya caleg yang stres karena gagal menjadi anggota legislatif. karena mereka itu sudah banyak habis modal dan harus bayar utang. Inilah penomena yang terjadi beberapa waktu setelah pemilu legislative 9 April lalu. pada faktanya mereka melihat bahwa menjadi anggota legislatif itu menjadi pintu yang paling cepat dan maksimal untuk memupuk kekayaan. Gaji seorang anggota legislatif itu setara dengan gaji jabatan direksi di sebuah bank pemerintah.tidak heran jika banyak yang berbondong-bondong ke KPU untuk mendaftar sebagai Caleg, namun setelah pemilu dan tidak terpilih dengan kata lain gagal menjadi konglomerat di bangku legislative setelah jutaan hingga milyaran rupiah ludes, jadinya mereka stress.
Dengan membaca hasil pemilu, kita lihat dari hasil sementara pemilu berdasarkan perhitungan KPU, Minggu, 19/04/2009 17:54 WIB jelas partai pemerintah dan partai-partai besarlah yang tetap menjadi jawara. Partai Demokrat (31) mendapat 2.318.814 (20,11%) suara, Golkar (23) dengan 1.692.282 (14,68%) suara, PDIP (28) dengan 1.661.154 (14,41%) suara, PKS (8) 948.762 (8,23%) suara, PAN (9) 722.078 (6,26%) suara. Dengan hasil seperti ini, terbukti bahwa pemilu tidak membawa perubahan, bahkan semakin mengokohkan partai pemerintah.
Persentase golongan putih alias golput di pemilu 2009 meraih rekor tertinggi, mengalahkan suara partai-partai besar. Jumlahnya menembus di atas 30% dan menjadi jumlah golput yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Pemilu saat ini angka golputnya 34% dibandingkan pemilu 2004 yang lalu sekitar 26%. Sedangkan pemilu 1999 sekitar 20% (LP3ES Jumat, 10/4).
Tercatat beberapa negara dan lembaga-lembaga interna-sional telah mendaftarkan diri di Komite Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim pemantau pemilu 2009. Mereka yang telah men-dapatkan akreditasi dari KPU sebanyak tujuh lembaga yakni National Democratic Institute (NDI), International Foundation for Electoral System (IFES), Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit (FNS), Anfrel Foun-dation (Asian Network for Free Elections Foundation), Australia Election Commission), The Carter Center, dan International Republican Institute (IRI). Mungkin bagi beberapa pemantau dari negara tetangga, mereka ingin belajar pemilu dari Indonesia karena Indonesia di-nilai oleh Amerika sebagai nega-ra demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Tapi bagi Uni Eropa atau Amerika, tentu bukan proses pemilu yang terpenting. Mengingat mereka menganggap diri mereka telah mapan berdemokrasi. Bahkan Amerika adalah kampiun demokrasi.
Intervensi asing tidak hanya sampai di situ. Mereka juga mengucurkan dana milyaran rupiah untuk seluruh kegiatan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden mendatang. Pemerintah Inggris, misal-nya. Negara terkuat di Eropa ini mengucurkan bantuan hibah senilai 1 juta poundsterling (US$ 1,4 juta) untuk membiayai kegiatan Pemilu 2009 di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan melalui Multi Donor Program yang dikoordinasikan United Nations Development Programme (UNDP). Muncul pertanyaan, apa kepentingannya? Mengapa Indonesia harus berdemokrasi? Jawabannya adalah tidak lepas dari strategi globalisasi. Demokrasi adalah alat bagi globalisasi untuk memperlancar liberalisasi perdagangan dan investasi. Thomas Friedman (2000) menyebut globalisasi sebagai Amerikanisasi. Globalisasi, yang di dalamnya ada liberalisasi perdagangan, demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan hak paten, menjadi kebutuhan 'survivality' bagi Amerika agar tetap menjadi adidaya dan mengeruk kekayaan alam dunia. Inilah jawaban mengapa asing khususnya Amerika ingin tetap 'mengendalikan' Indonesia.
Pemimpin atau wakil yang terpilih kelak di harap untuk mempermudah “mereka” semakin menguasai bumi pertiwi ini. Fakta ini pun menjawab mengapa Indonesia tidak pernah merdeka secara hakiki. Sebelum merdeka pun pihak asing ingin mengeruk kekayaan alam Indo-nesia. Hampir 3,5 abad Indonesia dijajah Belanda. Sebelumnya Portugis pun menikmati keka-yaan Indonesia beberapa lama. Jepang juga tak keti Setelah merdeka, Indonesia tak luput dari intervensi tersebut. Baru saja merdeka, negara adidaya saat itu berebut pengaruh di Indonesia. Awalnya Indo-nesia condong ke Blok Timur. Lama-kelamaan Indonesia malah jatuh ke Blok Barat hanya bebe-rapa tahun kemudian. Jerat itu datang karena memang Indonesia ingin dijerat. Nyatanya, Indonesia tak bisa lepas dari jeratan tersebut. Ini karena Indonesia terus berada di bawah bayang-bayang utang luar negeri. Selain itu, Barat dengan ke-kuatannya membangun jaringan orang-orang lokal yang meng-abdi kepada mereka. Muncullah Mafia Berkeley, sekelompok ahli ekonomi lulusan Amerika yang memiliki paradigma berpikir khas Amerika. Juga ada sekelompok intelektual yang tergabung dalam CSIS yang kemudian menjelma sebagai think tank pemerintah Soeharto dalam memutuskan seluruh kebijakan pembangunan nasional. Padahal semua tahu bahwa CSIS ini kiblatnya adalah Amerika.Melalui tangan-tangannya di Indonesia, pihak asing bisa mempengaruhi semua kebijakan sehingga kondisi Indonesia menjadi kondusif bagi kepentingan asing
Pemilu yang sering disebut pesta demokrasi layaknya sebuah pesta, pemilu hanyalah luapan kegembiraan sesaat. Yang ditandai oleh menjamurnya partai peserta pemilu, caleg, baligho, spanduk dan stiker, ramai-ramai di media cetak dan elektronik oleh iklan politik, dan janji-janji par tokoh partai dan pra caleg, kampanye yang dibumbui aneka ragam acara hiburan plus biaya triliunan rupiah. Namun layaknya pesta, setelah usai kedaan kembali semula, tidak ada yang berubah setelah pemilu.
Mereka yang terlanjur percaya bahwa pemilu dalam system demokrasi bisa menghasilkan perubahan, tampaknya mesti gigit jari, Karena pemilu memang sekedar dimaksudkan untuk memilih orang, seraya berharap orang yang terpilih lebih baik daripada yang sebelumnya. Pemilu melupakan bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekedar orang-orang terpilih, tetapi juga system yang terpilih. Wajarlah jika usai pemilu legislative juga pemilu presiden nanti, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat negeri ini tidak akan pernah terwujud Selama kebobrokan system sekular ini masih di usung.
Kebaikan tidak bisa muncul hanya dari kebaikan individu. Tapi membutuhkan sistem yang baik. Semua persoalan kita di atas muncul akibat kita masih menerapkan sistem kufur yaitu sistem kapitalis yang asasnya sekuler. Alquran dan Assunnah baru kita baca dan dipraktikkan sebagian belum totalitas. Siapapun pemimpinnya kalau sistem masih sistem kapitalis yang kufur tidak akan terjadi perubahan. Meskipun pemimpinnya adalah ustadz atau kyai. Kebaikan hanya didapat oleh rakyat dan umat Islam kalau yang diterapkan adalah sistem syariah Islam. Pemilu demi pemilu sudah kita lewati. Tentu saja dengan dana yang besar. Tapi apa hasilnya untuk rakyat ? Adakah perubahan yang nyata? Jawabannya adalah tidak. Karena pemilu tidak merubah sistem secara menyeluruh. Perubahan yang nyata dan signifikan akan terjadi kalau kita menolak sistem kufur yang ada yakni kapitalisme. Kemudian kita menerapkan sistem Islam yang berdasarkan syariah Islam. Inilah satu-satunya cara perubahan yang bisa diharapkan.(dimuat di Pontianakpost, Rubrik Opini pada Sabtu, 2 Mei 2009 pukul 08:36 WIB)
Harta, untuk ajang Pemilu 2009 Komisi Pemilihan KPU mengajukan anggaran sebesar Rp. 47,9 triliun. Jumlah tersebut hampir mendekati anggaran pendidikan 20% dari APBN dan jauh lebih besar dari biaya pemilu yang sudah dihabiskan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3,7 triliun. Nyawa, tepatnya hari Selasa, 3 Februari 2009 yang lalu, ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat (51) meninggal dunia pasca menerima massa demonstrasi yang tidak terkendali. Rentetan kasus lain sebelumnya yang juga memakan korban atas nama demokrasi. Waktu, Masa persiapan pemilu dan kampanye yang begitu lama jelas membuat pemerintahan di negeri ini terganggu. Waktu 5 tahun yang seharusnya digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan melayani rakyat, justru terkuras habis untuk urusan pemenangan pemilu. Kader partai yang duduk di pemerintahan ataupun dilegislatif lebih sibuk mengurusi partai dibandingkan menjalankan tugasnya. Para pemburu kekuasaan pada serius melakukan upaya pencitraan diri untuk menarik suara rakyat. Indonesia sendiri mencetak rekor sebagai negara yang paling banyak menyelenggarakan demokrasi prosedural (baca; Pemilu, Pilkada, sampai Pilkades). Faktanya, jika dihitung sejak masa reformasi saja, negeri ini telah melakukan 3 kali Pemilu. Menurut pengamat politik Eep Saefullah FatahPilkada di Indonesia diselenggarakan 3 kali sehari (Kompas, 24/6/2008). Belum lagi jika dalam sebuah suksesi menimbulkan konflik dan gejolak, maka butuh extra time untuk merampungkannya, seperti kasus Pilkada yang terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Tenaga, dalam hal pengorbanan tenaga yang perlu disoroti disini adalah tenaga yang harus dikorbankan oleh rakyat akibat pembodohan demokrasi. Tenaga mereka dibutuhkan untuk menjadi tim sukses, tim kampanye, bahkan dijadikan sebagai alat propaganda lewat iklan-iklan politik. Dalam lingkup yang lebih substansial, demokrasi telah mengorbankan tenaga rakyat untuk kepentingan perusahaan dan pemilik modal. Perasaan, Perasaan rakyat dalam sistem demokrasi kerap disakiti dan dipermainkan. Mereka selalu diberikan harapan dan janji-janji manis oleh penguasa, para kapitalis dan pemburu kekuasaan, tetapi sering kali dilupakan dan diingkari. Harapan pada demokrasi yang over estimate justru membuat “makan hati” karena tidak terbukti. Perasaan rakyat juga teriris tatkala melihat kekayaan alam mereka diberikan kepada pihak asing sedangkan mereka sendiri sebagai pemilik hidup dalam kesempitan.
“Mereka stres bahkan sampai bunuh diri itu karena punya pengharapan yang terlalu tinggi’” ujar budayawan Ridwan Saidi, Rabu (15/4) di Jakarta kepada Media Umat menanggapi banyaknya caleg yang stres karena gagal menjadi anggota legislatif. karena mereka itu sudah banyak habis modal dan harus bayar utang. Inilah penomena yang terjadi beberapa waktu setelah pemilu legislative 9 April lalu. pada faktanya mereka melihat bahwa menjadi anggota legislatif itu menjadi pintu yang paling cepat dan maksimal untuk memupuk kekayaan. Gaji seorang anggota legislatif itu setara dengan gaji jabatan direksi di sebuah bank pemerintah.tidak heran jika banyak yang berbondong-bondong ke KPU untuk mendaftar sebagai Caleg, namun setelah pemilu dan tidak terpilih dengan kata lain gagal menjadi konglomerat di bangku legislative setelah jutaan hingga milyaran rupiah ludes, jadinya mereka stress.
Dengan membaca hasil pemilu, kita lihat dari hasil sementara pemilu berdasarkan perhitungan KPU, Minggu, 19/04/2009 17:54 WIB jelas partai pemerintah dan partai-partai besarlah yang tetap menjadi jawara. Partai Demokrat (31) mendapat 2.318.814 (20,11%) suara, Golkar (23) dengan 1.692.282 (14,68%) suara, PDIP (28) dengan 1.661.154 (14,41%) suara, PKS (8) 948.762 (8,23%) suara, PAN (9) 722.078 (6,26%) suara. Dengan hasil seperti ini, terbukti bahwa pemilu tidak membawa perubahan, bahkan semakin mengokohkan partai pemerintah.
Persentase golongan putih alias golput di pemilu 2009 meraih rekor tertinggi, mengalahkan suara partai-partai besar. Jumlahnya menembus di atas 30% dan menjadi jumlah golput yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Pemilu saat ini angka golputnya 34% dibandingkan pemilu 2004 yang lalu sekitar 26%. Sedangkan pemilu 1999 sekitar 20% (LP3ES Jumat, 10/4).
Tercatat beberapa negara dan lembaga-lembaga interna-sional telah mendaftarkan diri di Komite Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim pemantau pemilu 2009. Mereka yang telah men-dapatkan akreditasi dari KPU sebanyak tujuh lembaga yakni National Democratic Institute (NDI), International Foundation for Electoral System (IFES), Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit (FNS), Anfrel Foun-dation (Asian Network for Free Elections Foundation), Australia Election Commission), The Carter Center, dan International Republican Institute (IRI). Mungkin bagi beberapa pemantau dari negara tetangga, mereka ingin belajar pemilu dari Indonesia karena Indonesia di-nilai oleh Amerika sebagai nega-ra demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Tapi bagi Uni Eropa atau Amerika, tentu bukan proses pemilu yang terpenting. Mengingat mereka menganggap diri mereka telah mapan berdemokrasi. Bahkan Amerika adalah kampiun demokrasi.
Intervensi asing tidak hanya sampai di situ. Mereka juga mengucurkan dana milyaran rupiah untuk seluruh kegiatan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden mendatang. Pemerintah Inggris, misal-nya. Negara terkuat di Eropa ini mengucurkan bantuan hibah senilai 1 juta poundsterling (US$ 1,4 juta) untuk membiayai kegiatan Pemilu 2009 di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan melalui Multi Donor Program yang dikoordinasikan United Nations Development Programme (UNDP). Muncul pertanyaan, apa kepentingannya? Mengapa Indonesia harus berdemokrasi? Jawabannya adalah tidak lepas dari strategi globalisasi. Demokrasi adalah alat bagi globalisasi untuk memperlancar liberalisasi perdagangan dan investasi. Thomas Friedman (2000) menyebut globalisasi sebagai Amerikanisasi. Globalisasi, yang di dalamnya ada liberalisasi perdagangan, demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan hak paten, menjadi kebutuhan 'survivality' bagi Amerika agar tetap menjadi adidaya dan mengeruk kekayaan alam dunia. Inilah jawaban mengapa asing khususnya Amerika ingin tetap 'mengendalikan' Indonesia.
Pemimpin atau wakil yang terpilih kelak di harap untuk mempermudah “mereka” semakin menguasai bumi pertiwi ini. Fakta ini pun menjawab mengapa Indonesia tidak pernah merdeka secara hakiki. Sebelum merdeka pun pihak asing ingin mengeruk kekayaan alam Indo-nesia. Hampir 3,5 abad Indonesia dijajah Belanda. Sebelumnya Portugis pun menikmati keka-yaan Indonesia beberapa lama. Jepang juga tak keti Setelah merdeka, Indonesia tak luput dari intervensi tersebut. Baru saja merdeka, negara adidaya saat itu berebut pengaruh di Indonesia. Awalnya Indo-nesia condong ke Blok Timur. Lama-kelamaan Indonesia malah jatuh ke Blok Barat hanya bebe-rapa tahun kemudian. Jerat itu datang karena memang Indonesia ingin dijerat. Nyatanya, Indonesia tak bisa lepas dari jeratan tersebut. Ini karena Indonesia terus berada di bawah bayang-bayang utang luar negeri. Selain itu, Barat dengan ke-kuatannya membangun jaringan orang-orang lokal yang meng-abdi kepada mereka. Muncullah Mafia Berkeley, sekelompok ahli ekonomi lulusan Amerika yang memiliki paradigma berpikir khas Amerika. Juga ada sekelompok intelektual yang tergabung dalam CSIS yang kemudian menjelma sebagai think tank pemerintah Soeharto dalam memutuskan seluruh kebijakan pembangunan nasional. Padahal semua tahu bahwa CSIS ini kiblatnya adalah Amerika.Melalui tangan-tangannya di Indonesia, pihak asing bisa mempengaruhi semua kebijakan sehingga kondisi Indonesia menjadi kondusif bagi kepentingan asing
Pemilu yang sering disebut pesta demokrasi layaknya sebuah pesta, pemilu hanyalah luapan kegembiraan sesaat. Yang ditandai oleh menjamurnya partai peserta pemilu, caleg, baligho, spanduk dan stiker, ramai-ramai di media cetak dan elektronik oleh iklan politik, dan janji-janji par tokoh partai dan pra caleg, kampanye yang dibumbui aneka ragam acara hiburan plus biaya triliunan rupiah. Namun layaknya pesta, setelah usai kedaan kembali semula, tidak ada yang berubah setelah pemilu.
Mereka yang terlanjur percaya bahwa pemilu dalam system demokrasi bisa menghasilkan perubahan, tampaknya mesti gigit jari, Karena pemilu memang sekedar dimaksudkan untuk memilih orang, seraya berharap orang yang terpilih lebih baik daripada yang sebelumnya. Pemilu melupakan bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekedar orang-orang terpilih, tetapi juga system yang terpilih. Wajarlah jika usai pemilu legislative juga pemilu presiden nanti, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat negeri ini tidak akan pernah terwujud Selama kebobrokan system sekular ini masih di usung.
Kebaikan tidak bisa muncul hanya dari kebaikan individu. Tapi membutuhkan sistem yang baik. Semua persoalan kita di atas muncul akibat kita masih menerapkan sistem kufur yaitu sistem kapitalis yang asasnya sekuler. Alquran dan Assunnah baru kita baca dan dipraktikkan sebagian belum totalitas. Siapapun pemimpinnya kalau sistem masih sistem kapitalis yang kufur tidak akan terjadi perubahan. Meskipun pemimpinnya adalah ustadz atau kyai. Kebaikan hanya didapat oleh rakyat dan umat Islam kalau yang diterapkan adalah sistem syariah Islam. Pemilu demi pemilu sudah kita lewati. Tentu saja dengan dana yang besar. Tapi apa hasilnya untuk rakyat ? Adakah perubahan yang nyata? Jawabannya adalah tidak. Karena pemilu tidak merubah sistem secara menyeluruh. Perubahan yang nyata dan signifikan akan terjadi kalau kita menolak sistem kufur yang ada yakni kapitalisme. Kemudian kita menerapkan sistem Islam yang berdasarkan syariah Islam. Inilah satu-satunya cara perubahan yang bisa diharapkan.(dimuat di Pontianakpost, Rubrik Opini pada Sabtu, 2 Mei 2009 pukul 08:36 WIB)
Selasa, 21 April 2009
Buah hatiku dan suamiku
"lelah.." keluhku ketika kurebahkan tubuhku ke pembaringan. beberapa detik setelah itu ku tak sadar ternyata aku terbangun, ternyata aku tertidur sepulang dari kuliah. ku palingkan pandanganku ke arah dimana sebuah gelas berisi susu putih yang tidak ku senangi. tetapi untuk menghargai dan menyenangkan suamiku tercinta akhirnya susu itu aku minum. dengan sapaan khasnya, suamiku membisikkan ke telingaku seraya mengatakan..."ummi sayang...dd...udah ga betah mencium bau ummi yang ga enak...hehe...".
bahagianya aku, memiliki suami yang sebaik dan se shaleh ia. tidak pernah aku temukan darinya keluh kesah selama bersama diriku menemaninya. tiap kali ku merasakan lelah ketika melakukan suatu pekerjaan, ia selalu mengingatkanku.."ummi...sungguh ruginya seorang hamba melakukan ibadah kemudian ia berkeluh kesah". Hhmmm...detik itu juga aku tersenyum seraya berucap.."Astaughfirullah...".
"ummi" adalah panggilan baruku saat ini, karena sekarang aku sedang mengandung anak pertama kami. kandunganku kini berusia 2 bulan, dan sedang manja-manjanya si dd...hehe. suamiku bilang "yang manja dd apa umminya?". "dua-duanya..." jawabku.
bahagianya kami saat ini, diberikan Allah rizki yang amat berharga, Allah memberikan amanah kepada kami untuk menjaganya. setelah sekian lama perjalananku bersama suami tercinta.
Malam yang dingin..., membuat suasana semakin terasa indah. di sebuah tempat dimana aku, suami dan calon buah hatiku bersama. dengan lembut suamiku membelai buah hati kami...iapun (buah hati) seakan membalas usapan Abinya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya dengan perkataan, tapi hal itu ku rasakan pada kondisi hatiku yang amat nyaman. "pabiayyi alaa i robbikuma tukadzibaan..." kata-kata terakhir yang aku dengar dari suara suamiku sebelum aku terlelap...
"Allahu Akbar-Allahu Akbar...". terdengar suara adzan berkumandang dari sebuah surau yang berada dekat di depan kamar kosku. aku benar-benar terlelap. ku cari-cari jejak suamiku...kiri dan kanan....
Ternyata aku bermimpi... (?_?) ...
senjakala semakin meninggalkan bumimu...
ku melangkah demi langkah menuju jalanmu...
hingga ku menemui penghujung jalan yang buntu tak berarah.
ku berhenti sejenak tuk berpikir memecah peristiwa ini. oh, sungguh ku amat tak percaya.
idealisme,
sungguh dulu ku amat melihatnya, namun kini ia hancur dan hilang seketika,
tak dapat lagi ku temukan keidealisannya itu.
aku kecewaa pada mahlukmu ya rabb...
ku melangkah demi langkah menuju jalanmu...
hingga ku menemui penghujung jalan yang buntu tak berarah.
ku berhenti sejenak tuk berpikir memecah peristiwa ini. oh, sungguh ku amat tak percaya.
idealisme,
sungguh dulu ku amat melihatnya, namun kini ia hancur dan hilang seketika,
tak dapat lagi ku temukan keidealisannya itu.
aku kecewaa pada mahlukmu ya rabb...
Rabu, 15 April 2009
tabir....
sungguh aku malu akan aib-aib yang telah terbuka.
tapi aku lebih malu pada aib-aibku yang masih tertutup.
semua tabir yang telah ku tutupi, akhirnya terbuka,
semua hijab yang menyelimuti aib-aibku, kini telah terbuka, hanya karena Cinta dunianya....
aku menangis, sesaat ketika tabir itu terbuka, aku menangis, ketika Cinta dunianya membukanya padaku.
aku mengais, karena ku malu dengan aib-aibku...
tapi aku lebih malu pada aib-aibku yang masih tertutup.
semua tabir yang telah ku tutupi, akhirnya terbuka,
semua hijab yang menyelimuti aib-aibku, kini telah terbuka, hanya karena Cinta dunianya....
aku menangis, sesaat ketika tabir itu terbuka, aku menangis, ketika Cinta dunianya membukanya padaku.
aku mengais, karena ku malu dengan aib-aibku...
Pemilu : Bukan Pesta Perubahan
Pemilu ’Pesta Demokrasi’. Pemilu hanyalah luapan kegembiraan ditandai antara lain oleh menjamurnya partai peserta Pemilu; ribuan caleg; jutaan spanduk, baliho dan stiker; ramainya media cetak dan elektronik oleh iklan politik; hingar-bingar pidato dan janji-janji para tokoh partai dan para caleg; gegap-gempitanya kampanye yang dibumbui aneka ragam acara hiburan; plus biaya triliunan rupiah.setelah usai, kondisinya kembali ke keadaan semula.
hasil Pemilu sepekan yang lalu Partai Demokrat kini di peringkat pertama, mendapatkan 20.27% suara; diikuti Golkar: 14.87% suara, PDIP: 14.14% suara, PKS: 7.81% suara, PAN: 6.05% suara, PPP: 5.32% suara, PKB: 5.25% suara, Gerindra: 4.21% suara, Hanura: 3.61% suara dan PBB: 1.65% suara (TVOne, 9/4/2009).terbukti bahwa Pemilu tidak membawa perubahan. Pemilu bahkan semakin mengokohkan partai Pemerintah yaitu Partai Demokrat, Golkar serta koalisi partai pemerintah seperti PKS, PPP, PKB dan PBB. Pemilu sama sekali menafikan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar orang-orang terpilih, tetapi juga sistem yang terpilih. Pemilu sama sekali melupakan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar pergantian orang (penguasa dan wakil rakyat), tetapi juga pergantian sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dll dengan yang jauh lebih baik. perubahan untuk Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat negeri ini tidak akan pernah terwujud, selama kebobrokan sistem sekular yang tegak berdiri saat ini tidak pernah disoal, dikritik dan diutak-atik, sekaligus diganti, karena sudah dianggap sebagai sistem yang baik.
mengharapkan terjadinya perubahan, apalagi kemenangan Islam, melalui Pemilu jelas tidak mungkin.alan perubahan yang ditempuh Baginda Nabi saw. terbukti telah mampu mengubah bangsa Arab, dari bangsa yang tidak mempunyai sejarah, sampai akhirnya menjadi pemimpin dunia.Setelah Islam tidak lagi berkuasa, tepatnya setelah institusi Khilafah diruntuhkan pada tanggal 3 Maret 1924 M/28 Rajab 1342 H, dunia telah jatuh ke dalam genggaman Kapitalisme dan Sosialisme. Hasilnya, sebelum krisis keuangan global, ada 4 miliar jiwa, atau separuh penduduk dunia hidup, di bawah garis kemiskinan; 90% kekayaan dunia hanya dikuasai 20% penduduk dunia, sementara 10% sisanya harus dibagi 80% penduduk dunia yang lainnya. Ketika krisis keuangan menerpa dunia sejak 2007 hingga sekarang, para pemimpin G-7 tidak mampu memikul beban krisis tersebut. Mereka pun melibatkan para pemimpin G-20.Di Indonesia sendiri, pada tahun ini terdapat 10,24 juta rakyat mengganggur; 33 juta lebih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan jika menggunakan standar Bank Dunia, angkanya bisa mencapai 100 juta orang. Sebanyak 90% kekayaan migas kita juga telah dikuasai oleh kekuatan asing. Belum lagi kekayaan alam yang lainnya. Lihatlah, kekayaan alam kita yang melimpah ternyata hanya menyumbang 20% pendapatan dalam APBN; 75%-nya diperoleh dengan ‘memalak’ rakyat, melalui pajak; sisanya 5% dari perdagangan, dan lain-lain. Inilah realitas sistem Kapitalisme Sekularisme dan Liberalisme yang mencengkeram kehidupan umat Islam, termasuk di negeri ini. masihkah kita berharap pada sistem yang rusak seperti ini, yang terbukti telah menghempaskan dunia, termasuk Indonesia, ke dalam jurang kehancuran?
hasil Pemilu sepekan yang lalu Partai Demokrat kini di peringkat pertama, mendapatkan 20.27% suara; diikuti Golkar: 14.87% suara, PDIP: 14.14% suara, PKS: 7.81% suara, PAN: 6.05% suara, PPP: 5.32% suara, PKB: 5.25% suara, Gerindra: 4.21% suara, Hanura: 3.61% suara dan PBB: 1.65% suara (TVOne, 9/4/2009).terbukti bahwa Pemilu tidak membawa perubahan. Pemilu bahkan semakin mengokohkan partai Pemerintah yaitu Partai Demokrat, Golkar serta koalisi partai pemerintah seperti PKS, PPP, PKB dan PBB. Pemilu sama sekali menafikan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar orang-orang terpilih, tetapi juga sistem yang terpilih. Pemilu sama sekali melupakan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar pergantian orang (penguasa dan wakil rakyat), tetapi juga pergantian sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dll dengan yang jauh lebih baik. perubahan untuk Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat negeri ini tidak akan pernah terwujud, selama kebobrokan sistem sekular yang tegak berdiri saat ini tidak pernah disoal, dikritik dan diutak-atik, sekaligus diganti, karena sudah dianggap sebagai sistem yang baik.
mengharapkan terjadinya perubahan, apalagi kemenangan Islam, melalui Pemilu jelas tidak mungkin.alan perubahan yang ditempuh Baginda Nabi saw. terbukti telah mampu mengubah bangsa Arab, dari bangsa yang tidak mempunyai sejarah, sampai akhirnya menjadi pemimpin dunia.Setelah Islam tidak lagi berkuasa, tepatnya setelah institusi Khilafah diruntuhkan pada tanggal 3 Maret 1924 M/28 Rajab 1342 H, dunia telah jatuh ke dalam genggaman Kapitalisme dan Sosialisme. Hasilnya, sebelum krisis keuangan global, ada 4 miliar jiwa, atau separuh penduduk dunia hidup, di bawah garis kemiskinan; 90% kekayaan dunia hanya dikuasai 20% penduduk dunia, sementara 10% sisanya harus dibagi 80% penduduk dunia yang lainnya. Ketika krisis keuangan menerpa dunia sejak 2007 hingga sekarang, para pemimpin G-7 tidak mampu memikul beban krisis tersebut. Mereka pun melibatkan para pemimpin G-20.Di Indonesia sendiri, pada tahun ini terdapat 10,24 juta rakyat mengganggur; 33 juta lebih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan jika menggunakan standar Bank Dunia, angkanya bisa mencapai 100 juta orang. Sebanyak 90% kekayaan migas kita juga telah dikuasai oleh kekuatan asing. Belum lagi kekayaan alam yang lainnya. Lihatlah, kekayaan alam kita yang melimpah ternyata hanya menyumbang 20% pendapatan dalam APBN; 75%-nya diperoleh dengan ‘memalak’ rakyat, melalui pajak; sisanya 5% dari perdagangan, dan lain-lain. Inilah realitas sistem Kapitalisme Sekularisme dan Liberalisme yang mencengkeram kehidupan umat Islam, termasuk di negeri ini. masihkah kita berharap pada sistem yang rusak seperti ini, yang terbukti telah menghempaskan dunia, termasuk Indonesia, ke dalam jurang kehancuran?
Senin, 13 April 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
